Get Adobe Flash player
Google
Agenda, Link, & Polling
Agenda:
Link
Polling:
Apakah website ini menarik?
Menarik
Biasa:
Tidak Menarik:

Hit Counter: 8183
User Online : 2
Contact
an image
SMK Ma'arif 1 Kebumen
Jl. Kusuma 75

Email: smkmaarif1kebumen@yahoo.com

Phone: (0274) 371-573


Yahoo Messenger


September,21-2014

SEKOLAH BERSTANDAR INTERNASIONAL, PELUANG BAGI SWASTA ?

23/01/2013    Teknologi

Pasca pembubaran RSBI oleh MK, SBI Peluang bagi swasta  ?

Oleh : A. Taufik Hidayah TR

 

Dikabulkannya permohonan uji materi Pasal 50 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) oleh Mahkamah Konstitusi banyak dipahami sebagai pembubaran RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dan SBI (Sekolah Bertaraf Internasional). Eforia pembubaran RSBI dan SBI pun muncul. Banyak cibiran masyarakat dan seolah memfonis RSBI sebagai status yang illegal. Pihak sekolah RSBI sendiri tidak sedikit yang langsung mengambil tindakan dengan menghapus label RSBI yang ada pada atribut sekolah, meskipun Mendiknas dalam pernyataannya masih memberikan masa transisi sampai Juni 2013. Setelah itu, nasib 1.305 sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan RSBI akan ditentukan pemerintah. Haruskah semua sekolah berlabel bertaraf Internasional itu bubar ?

Menghadapi keresahan 'pembubaran' RSBI oleh MK semua pihak haruslah mensikapinya dengan arif dan bijak serta berfikir jernih. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Bukan saja masalah biaya yang dikeluarkan pemerintah dan masyarakat dalam mensupport RSBI, tetapi juga image dan kondisi masyarakat yang merindukan meningkatnya kualitas pendidikan kita di tengah arus globalisasi.

Daya saing

Perkembangan dunia pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan globalisasi yang mengarah pada pasar bebas, dibarengi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Di sisi lain Indonesia adalah anggota WTO yang sejk tahun 2005 telah menandatangani General Agreement On Trade in Service (GATS). Negara kita telah sepakat liberalisasi perdagangan 12 sektor jasa dimana teknologi Informasi dan Komunikasi, pendidikan tinggi dan pendidikan selama hayat masuk didalamnya. Artinya terbuka peluang bagi lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dari mancanegara masuk ke Indonesia. Inilah tantangan pasar bebas, Globalisasi dan internasionalisasi. Pertanyaannya adalah siapkah SDM kita, siapkah sekolah-sekolah kita, siapkah masyarakat kita menerimanya ?

Ingat, daya saing pendidikan kita masih sangat memprihatinkan. Dari catatan World Competitiveness Year Book 1997-2007 (dalam http://t4belajar.wordpress.com), Indonesia tahun 2007 berada dalam peringkat 53 dari 55 negara yang disurvey. Akankah masyarakat global percaya pada produk pendidikan kita sehingga kita mampu menyerang ke pasar global, atau justru sebaliknya pendidikan kita akan kembali dijajah oleh bangsa lain ?

Barangkali memang RSBI sebagai rintisan menuju sekolah berstandar Internasional dihadirkan merupakan jawaban dunia pendidikan atas perkembangan jaman yang pesat sekarang ini.. Era global menuntut sumberdaya manusia memiliki kualifikasi global. Karena itu perlu dimulai satu sistem pendidikan yang bisa menjembatani anak didik masuk ke dunia global, memiliki daya saing internasional.

Maka perbedaan mendasar RSBI dengan sekolah lain itu pada konsep pembelajarannya. Di RSBI, selain menuntaskan kurikulum nasional harus ditambah dengan membuka kurikulum internasional yang diadopsi dari salah satu Negara anggota OECD ( Organization for Economic Cooperation and Development) dan atau Negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan dalam bidang pendidikan.

Untuk bisa menerapkan kurikulum internasional, tidaklah semudah digambarkan orang. Kurikulum internasional yang akan diadopsi itu memiliki standar, dan itu harus dipenuhi oleh sekolah. Dari segi sarana prasarana misalnya, kurikulum internasional itu sudah mengarah ke basis teknologi informasi. Oleh karenanya setiap ruangan belajar harus memiliki fasilitas multimedia untuk mendukung materi pembelajaran. Nah ini harus didukung dengan kemampuan guru dalam menguasai Teknologi dan Informasi. Demikian juga dengan bahasa pengantar pembelajaran, sudah mengarah ke bilingual, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Ini juga menuntut kesiapan dari masing-masing guru mata pelajaran.

Kalau boleh dipilah, penerapan kurikulum internasional untuk mengembangkan sekolah menjadi Sekolah berstandar Internasional itu butuh dua hal besar. Pertama kesiapan sarana prasarana, dan kedua kesiapan sumberdaya manusia, khususnya para guru. Bahkan termasuk tenaga kependidikannya; karyawan dan bagian tata usaha. Kesemua ini masih harus didukung dengan pengelolaan manajerial yang berstandar internasional. Khusus untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, SBI (Sekolah berstandar Internasional) itu sudah menstandarkan 30 persen dari gurunya berkualifikasi sarjana S2. Sedang tenaga kependidikannya, minimal berkualifikasi S1. Diharapkan dengan pemenuhan kualifikasi elemen-elemen di sekolah ini, bisa mendukung manajemen pengelolaan yang baik, serta kualitas kegiatan belajar mengajar yang lebih baik.

Untuk memenuhi kualifikasi itu, sudah barang tentu sekolah memerlukan biaya yang tidak sedikit. Perhatian pemerintah dalam bentuk bantuan yang jauh lebih besar dari sekolah-sekolah reguler itu pun diakui oleh pihak sekolah belum mampu mencukupi kebutuhan untuk memenuhi kualifikasi tersebut di atas. RSBI dituntut melengkapi prasarana pendukung dan biaya operasional proses pembelajaran yang lebih tinggi dari sekolah-sekolah reguler Sadar (atau terpaksa) akan kebutuhan sekolah itu orang tua / wali siswa harus mau menanggung biaya yang harus dikeluarkan oleh sekolah demi gengsi dan juga berharap prestasi anaknya. Karena kebutuhan sekolah yang besar, maka beban orang tua pun besar. Akibatnya RSBI menjadi sekolahnya orang-orang berduit sehingga muncul rumor RSBI sebagai Sekolah 'Bertarif' Internasional..

Akibatnya RSBI, menciptakan diskriminasi bagi siswa yang mampu secara intelektual, namun tersingkir dari RSBI lantaran tidak memiliki biaya. Mereka tidak berani mendaftar karena bingung ketika ditanya kesanggupan mau menyumbang ‘uang gedung’ berapa. Ironisnya, sebagian wali murid yang berduit justru ‘oncor-oncoran’, bak sebuah lelang, duwur-duwuran kesanggupan menyumbang, demi anaknya dapat diterima masuk di sekolah RSBI. Masuk RSBI menjadi gengsi bagi orang-orang berduit. Barangkali hal seperti inilah yang kemudian menjadikan ‘tarif’ internasional merebak di kalangan sekolah-sekolah RSBI.

Untuk diketahui, Pengujian pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas ini dimohonkan sejumlah orang tua murid dan aktivis pendidikan yang mengaku tak bisa mengakses satuan pendidikan RSBI/SBI ini lantaran sangat mahal. Mereka menilai pasal yang mengatur penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional itu diskriminatif. Keberadaan pasal itu menimbulkan praktek perlakuan yang berbeda antara sekolah umum dan RSBI/SBI. Apabila pasal tersebut di atas tetap dipertahankan akan berpotensi adanya pembatasan akses hak warga negara untuk mengenyam kualitas pendidikan yang baik. Itu sebabnya mereka meminta MK membatalkan pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas karena bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 32 ayat (1), (2), (3), Pasal 36 UUD 1945

Jadi akar permasalahannya adalah adanya diskriminasi pemerintah terhadap RSBI dan sekolah reguler. Pemerintah dipandang menganakemaskan RSBI, dari bantuan sarana prasarana sampai dengan peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidiknya lebih diperhatikan dari pada sekolah-sekolah reguler. Diskriminasi yang berdampak pada tingginya biaya yang harus ditanggung orang tua siswa sehingga sangat menyakitkan masyarakat adalah ketika RSBI diberi keleluasaan memungut iuran dengan dalih untuk melengkapi kebutuhan sekolah, sementara sekolah reguler dilarang dengan alasan sudah ada BOS (Biaya Operasional Sekolah).

 

Peluang swasta

Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan uji materi UU No 20 tahun 2003 pasal 50 ayat (3). Pasal yang selama ini dijadikan pijakan oleh Kemendiknas untuk mendirikan RSBI itu dihapus karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Persoalannya adalah apakah dengan penghapusan pasal itu secara otomatis semua RSBI dan SBI dilarang ?

Simak saja keputusan Mahkamah Konstitusi. MK hanya menghapus pasal 50 ayat (3) yang berbunyi "Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional".

Apabila kita pahami secara seksama, Pasal yang dihapus adalah perintah undang-undang kepada Pemerintah dalam hal ini Kemendiknas. Dengan dihapuskannya pasal tersebut artinya pemerintah (Kemendiknas) tidak lagi berkewajiban menyelenggarakan sekolah bertaraf Internasional. Sementara penyelenggara pendidikan di Indonesia bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat (swasta). Artinya swasta lebih berpeluang mendirikan sekolah bertaraf atau berstandar Internasional dengan biaya yang justru bisa 'mencekik leher'.

Disisi lain, pemerintah harus tetap bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan termasuk dalam menghadapi era globalisasi. Kewajiban yang demikian juga merupakan amanat Undang-undang sebagaimana tercantum dalam konsideran UU No. 20 tahun 2003 huruf c. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional (yang menjadi tanggung jawab Pemerintah-pen) harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Maka pemerintah harus segera mengeluarkan regulasi dan standarisasi sekolah bertaraf internasional yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, dan peningkatan mutu.***

 

 

Teknologi

Latest News